Sosialisasi Sanksi Administratif: Langkah Penting Mewujudkan Tertib Penggunaan Frekuensi Radio

Semarang, Balmon SFR Kelas I Semarang – Pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kominfo serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor SDPPI, merupakan satu langkah konkret perwujudan tertib penggunaan frekuensi.

 

Penggunaan frekuensi radio yang tertib dan sesuai dengan peraturan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelancaran komunikasi, bahkan dapat berpengaruh pada keselamatan jiwa dan keamanan nasional. Penggunaan frekuensi radio sesuai aturan yang berlaku terus diupayakan oleh Balmon SFR Kelas I Semarang. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sosialiasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi di Hotel Santika Premiere, Semarang (20/6).

 

Sosialisasi yang melibatkan pelaku industri radio siaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pengguna frekuensi radio, tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi yang dapat timbul akibat pelanggaran penggunaan frekuensi radio, baik dari segi hukum maupun finansial.

 

Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan yang keempat di tahun 2024. Saat membuka acara, Kepala Balmon Kelas I Semarang, Supriadi, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya perlu pengawasan dan pengendalian yang menyeluruh.

 

“Sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami regulasi tentang penggunaan frekuensi agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaanya. Pelanggaran penggunaan frekuensi dapat mengakibatkan adanya sanksi administrasi. Oleh karena itu para pengguna radio siaran diharapkan dapat menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

 

Penyelenggaraan sosialisasi menghadirkan beberapa narasumber diantaranya dari Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standarisasi SDPPI, dan PFR Ahli Madya Balmon Semarang. Narasumber dari Direktorat Pengendalian SDPPI, Mohan Rifqo Virhani, menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, hukuman atas pelanggaran penggunaan frekuensi radio tidak lagi mengarah ke pidana tetapi lebih kepada sanksi maupun sanksi administratif dan penghentian layanan telekomunikasi.

 

“Sanksi pidana bisa diberlakukan jika sanksi administratif tidak berjalan. Hal ini bisa dierapkan apabila penggunaan frekuensi dapat mengancam atau membahayakan jiwa manusia,” tegasnya.

 

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pelanggaran dapat terjadi karena beberapa faktor. Unsur pelanggaran tidak berizin dapat terjadi apabila pengguna spektrum frekuensi radio tidak dapat menunjukkan ISR sesuai data, berdasarkan hasil ukur ditemukan pancaran spektrum frekuensi radio yang tidak terdapat dalam data, atau berdasarkan hasil open shelter ditemukan pancaran spektrum frekuensi radio yang tidak terdapat dalam data. Sedangkan untuk pelanggaran yang tidak sesuai parameter teknis yang akan dikenakan sanksi administrative adalah ketidaksusaian daya pancar, bandwidth, titik koordinat dan tinggi antenna.

 

Sosialisasi sanksi administratif pelanggaran penggunaan frekuensi radio merupakan upaya Balmon Semarang untuk mengedukasi masyarakat. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penggunaan frekuensi radio yang tertib dan sesuai aturan, sehingga tercipta lingkungan komunikasi yang aman dan efisien.

 

 

Dapatkan informasi terbaru dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang melalui balmonsemarang.postel.go.id, Instagram @balmonsemarang, Facebook BalmonSemarang. Selalu terhubung dengan kami di layanan helpdesk via Whatsapp +628777000157 dan +628993335757.

Sebarkan Info
Scroll to Top
Skip to content